Seorang pegawai salah satu bank di Jateng ditetapkan sebagai tersangka kasus pencairan kredit fiktif dan pencairan asuransi fiktif sejak  tahun 2019. Tersangka merupakan mantan kepala pemasaran bank berplat merah Cabang Pembantu Kaligawe Semarang berinisial ABP.

“Tersangka inisial ABP itu sebagai kepala unit pemasaran Cabang Pembantu Unit Kaligawe terhitung tanggal 17 Maret 2017 sampai 17 April 2021,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang Agung Mardiwibowo saat ditemui di kantornya, Senin (19/2/2024).

Agung menjelaskan ABP melakukan berbagai cara dalam aksinya. ABP melakukan pencairan kredit fiktif dan melakukan klaim asuransi dengan data fiktif.

“ Sebagai kepala unit pemasaran Kaligawe melakukan pencairan tetapi tidak terdapat data- data pendukung persyaratan kredit, melakukan klaim asuransi PLO (Personal Loan) yang meninggal dunia namun tidak ditransaksikan, dan debitur melakukan pelunasan kredit namun tidak ditransaksikan atau disetorkan,” terang Agung.

Kejari telah melakukan pemeriksaan terhadap 60 orang saksi guna mengungkap kasus ini. Berdasarkan perhitungan BPK, ABP telah merugikan negara sebesar Rp 7,7 miliar. 

“Atas perbuatan tersangka tersebut Bank (nama bank) mengalami kerugian cukup besar yakni Rp 7.751.747.739,” tambah Agung.

Saat ini, kasus tersebut telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, pihaknya juga tengah melakukan tracing aset untuk mengembalikan kerugian negara. 

“Kita tengah melakukan aset tracing sampai saat ini ada mobil dijual didapat Rp 140 juta, kita sita,” tambahnya. 

Agung juga menyebut bahwa tersangka dikenal dengan gaya hidup hedonnya, diduga uang yang didapatnya dihabiskan untuk membeli barang- barang mewah. 

“Di rekeningnya ternyata memang nihil, saya bilang tadi yang bersangkutan ini kan bertahap ambilnya, tersangka ini ngambil terus dibelanjakan karena hedon,” kata Agung.

Atas perbuatan tersangka, ABP dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor. Agung juga tak menutup kemungkinan bila ABP akan dipidanakan dengan kasus lain yakni Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Ancamannya hukuman kalau pasal 2 minimal 4 tahun, maksimalnya 20 tahun,”pungkasnya.